BAB 3 KESADARAN WARGA NEGARA DALAM MENGHADAPI KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

1. Hakikat Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika tidak, akan timbul pertentangan dan permasalahan. Keseimbangan hak dan kewajiban dapat diwujudkan dengan cara bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang dimiliki. Menghargai hak orang lain, misalnya pandangan atau pendapatnya tentang suatu hal adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi terpenuhinya hak sendiri, tujuannya agar pendapat sendiri juga dihargai oleh orang lain.

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali. James Nickel (|skandar, 2010) menyatakan bahwa konsep hak mengimplikasikan beberapa hal, yaitu (1) adanya pihak yang menyandang kepemilikannya; (2) keuntungan atau kebebasan yang diberikannya; (3) pembebanan kewajiban pada suatu pihak tertentu untuk merealisasikan keuntungan atau kebebasan yang dimaksud; dan (4) memuat nilai prioritas ketika dihadapkan dengan pertimbangan lainnya. Konsep yang diajukan Nickel menyiratkan adanya pihak yang mendapatkan sesuatu (hak) dan ada pihak lain vang melaksanakan kewaiiban. Sementara itu, kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang, baik secara hukum maupun moral.

Menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebaga makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindung oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, tampak bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia tanpa kecuali, vang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan pelaksanaannya dilindungi oleh hukum dan negara. Sementara itu, kewaiiban dasar manusia adalah kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia dengan cara menghargai hak yang dimiliki oleh setiap manusia. 0leh sebab itu, tidak ada satu orang pun yang boleh merampas hak asasi manusia karena melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia adalah kewaiiban dasar tiap manusia.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Sebelum mempelajari materi hak dan kewaiban warqa negara Indonesia, akan diielaskan terlebih dahulu definisi warga negara menurut peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penentuan kewarganegaraan Indonesia sendiri telah tercantum pada Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. Dari pasal tersebut diketahui bahwa warga negara Indonesia adalah:

a. rang-orang bangsa Indonesia asli; dan b. orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara.

Selain itu. Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asina vana bertempat tinggal di Indonesia. Artinya, seseorang dapat disebut sebagai penduduk atau bukan penduduk berdasarkan hubungannya dengan suatu wilayah tertentu. Secara sederhana, status kependudukan seseorang adalah sebaqai berikut.

a. Seseorang disebut sebagai penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan disebut warga negara, sedangkan penduduk yang menetap karena suatu pekerjaan disebut sebagai warga negara asing 

b. Seseorang disebut sebagai bukan (non) penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu (dalam jangka yang pendek), misalnva wisatawan.

Pada Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan pula bahwa segala hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, termasuk ketentuan teknis mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dilaksanakan oleh orang-orang vang telah diakui kewarganegaraannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945

Di Indonesia, hak waraa negara telah diatur dalam konstitusi negara, vaitu UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh warga negara karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan peniabaran nilai-nilai Pancasila vang merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Hak dan kewajiban warqa negara Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan dari asas kemanusiaan vang terdapat dalam sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah asas perikemanusiaan yang bermakna bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk Tuhan yang berhak diperlakukan secara adil tanpa pembedaan suku, agama, ras, status sosial, dan lainnya. Oleh sebab itu, UUD NRI Tahun 1945 berperan sebagai hukum positif yang mengatur tentang perlindungan atas hak yang harus didapat oleh warga negara Indonesia dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia sebagai perwujudan pelaksanaan sila kedua Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.