BAB 2 INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia

Periodisasi adalah proses pembagian atau pembabakan waktu yang diskret dalam rentang sejarah karena adanya karakteristik dominan yang menjadi pembeda antarblok waktu. Pembabakan ini mengacu pada peristiwa aktual dalam sejarah sehingga periodisasi dapat dipahami sebagai proses yang bertujuan mengatur sistematika atau struktur suatu informasi. Dengan demikian, periodisasi undang-undang dasar di Indonesia yang akan dibahas pada bagian ini merupakan pembabakan waktu untuk menyajikan struktur informasi mengenai undang-undang dasar atau konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara Indonesia dalam rentang sejarah, sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945.

Undang-Undang Dasar dan Konstitusi

Undang-undang dasar (UUD) dan konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Kata konstitusi (Indonesia) diserap dari kata constitution (lnggris) dan berasal dari constituere (Latin) yang berarti 'menetapkan' atau 'mendirikan'. Konstitusi menunjuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Selain itu, konstitusi memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Konstitusi dalam arti luas terdiri atas konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu UUD. Adapun konstitusi tidak tertulis dapat berupa konvensi (kebiasaan ketatanegaraan). Contoh konvensi di Indonesia, misalnya bahwa MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Sementara itu, konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu UUD. UUD memberikan panduan antara lain tentang bentuk negara dan pemerintahan, cara membentuk pemerintahan dan memilih pemimpin, kedudukan lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dengan demikian, UUD adalah pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.

a. Kedudukan konstitusi

Hampir semua negara di dunia ini memiliki konstitusi. Tiap konstitusi tersebut disusun dengan tujuan, bentuk, dan isi berbeda. Namun, tiap konstitusi mempunyai kedudukan resmi atau formal yang relatif sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi.

1) Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena berisi ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal fundamental dalam kehidupan negara dan mencakup lembaga-lembaga negara serta peraturan perundang-undangan dan isinya. 

2) Konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi karena dalam tata hukum tiap negara, konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan aturan-aturan lain, Dengan demikian, seluruh peraturan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

b. Tujuan konstitusi

Menurut Jimly Asshiddigie (2010), konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya. Kedudukannya sebagal hukum tertinggi bertujuan memastikan terwujudnya tujuan tertinggi negara, yaitu:

1) menghadirkan keadilan (justice). 2) memberi ketertiban (order). 3) mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan (freedom) serta kemakmuran dan keseiahteraan (prosperity and welfare) bersama sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara atau para perumus UUD.

Sementara itu, menurut Maurice Hauriou, tujuan konstitusi adalah menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan (Asshiddiqie, 2010).

c. Fungsi konstitusi

Konstitusi sebagai dokumen kenegaraan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara memiliki fungsi sebagai berikut.

1) Penentu dan pembatas kekuasaan negara. Umumnya tiap konstitusi mengatur pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara, serta hubungan antarlembaga negara dan batas-batas kekuasaannya. Konstitusi memberikan kekuasaan kepada negara agar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, kekuasaan yang diberikan juga tidak boleh tanpa batas. Kekuasaan tersebut harus dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan demikian, di satu sisi, konstitusi memberikan kekuasaan kepada negara, sekaligus memberikan batasan di sisi lain.

2) Penjamin hak asasi warga negara. Tiap konstitusi umumnya mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang pengakuan dan jaminan atas hak asasi warga negara. Pengakuan dan jaminan ini harus diwujudkan negara dengan cara melindungi dan memenuhi setiap hak asasi warga negara. Dengan demikian, konstitusi juga berfungsi menjamin dan memenuhi hak asasi warga negara.

2. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia

Pada periode awal kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan dari dalam antara lain karena sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia harus belajar mengatur pemerintahan dan rakyatnya agar sesuai cita- cita kemerdekaan. Di saat yang sama, Indonesia juga harus menghadapi tantangan dari luar berupa upaya pemerintah Belanda yang terus-menerus berusaha menguasai kembali wilayah dan rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan kondisi politik Indonesia tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut mendorong Indonesia mencari bentuk pemerintahan yang cocok dan stabil sesuai kondisi politik mutakhir.